Episode Green Governance bagian kedua mengantarkan pada sebuah tarian. “Ya, perubahan itu harus menari,” ujar Eka Satya Putra.
Untuk berubah, mana yang harus diubah terlebih dahulu, sistem atau perilaku? Pertanyaan Prof. Damayanti, mengingatkan Co-Host Ahmad Arief dan Eka Satya Putra tentang pengalaman seorang camat di Banyuasin yang menjalankan keduanya secara bersamaan.
Ikuti perbincangan refleksi tarian perubahan ini, tak hanya soal topik di atas, tapi juga investasi berupa ide dan lainnya.
Apa yang dimaksud dengan transfer anggaran berbasis ekologi?
Ekologi dalam pengertian sebenarnya akan diterapkan dalam skema pemberian anggaran. Dan suatu hal baru, menyalurkan dana berdasarkan kinerja bupati yang paling baik. Dia pun akan menerima dana lebih banyak daripada lainnya. Berarti di sini ada kompetisi, tak hanya bicara problem dan urgensi setiap daerah tentang sampah, air bersih, udara, dan lainnya yang masuk dalam 5 cerminan problem utama. Tapi kinerja juga akan dilirik.
“Apa yang bisa mendorong propinsi atau daerah mengimplementasikan sistem tersebut?” tanya Ahmad Arief, Yayasan Relung Indonesia. Dengarkan jawaban dari Dr. Joko Tri Haryanto, narasumber ahli. Tak Ketinggalan, narator kita: Eka Satya Putra, yang akan memberikan insight untuk kita semua.
Keragaman hayati dan konservasi di Kabupaten Banyuasin, terombang-ambing karena pemerintah pusat.
Bintang tamu, Dr. Iwan Adi Ratmoko, BAPPEDA Litbang Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan, menyinggung soal ‘green governance’ yang semestinya bergerak bersama, tapi mengapa pemerintah justru menarik kebijakan dan anggaran untuk konservaasi hutan di wilayah Kabupaten Banyuasin. Sumber daya manusianya ditarik pula dari kabupaten ke provinsi.
Bintang tamu blak-blakan bercerita masalah yang terjadi. Co-Host, Ahkmad Arief Fahmi, terus melontarkan pertanyaan, dan Host. Prof. Damayanti Buchori coba menawarkan solusi.
Dengarkan keseruan mereka mengenai permasalahan konservasi hutan di Banyuasin, juga solusi yang dibicarakan Dr. Iwan Adi Ratmoko.
Podcast ini adalah episode Green Governance bagian kedua pada sesi kedua Green Culture Podcast.
Selama puluhan tahun (barangkali ratusan tahun), buang sampah bukan masalah bagi masyarakat di pemukiman kampung nelayan Sunsang, Banyuasin. Namun, beberapa tahun ini, kampung nelayan terbesar di Sumatera Selatan, yang sebelumnya kumuh, berhasil mengetuk pintu kesadaran masyarakatnya untuk berperilaku hijau.
Bapak Salinan, Camat Banyuasin II, bercerita mengenai bagaimana literasi bekerja, yang kemudian mengubah perilaku masyarakat di sana. Bentuk literasi yang pemerintah Banyuasin lakukan yaitu mendekatkan masalah dengan masyarakat.
Mari, kita belajar dari Bapak Salinan. Klik langsung podcast episode 12 bersama Host, Prof. Damayanti Buchori, Co-Host, Arief Fahmi dari Relung, dan Narator, Eka Satya Putra.
Sejak zaman purba sampai manusia mengalami fase industrialisasi, sebenarnya, “budaya hijau” adalah kebutuhan setiap manusia.
Sebab green governance tidak hanya opening innovation dan eco-innovation, tapi juga mempunyai “gagasan yang dibuat bersama”. Mengapa?
Dengarkan lebih lanjut podcast ke-10, bersama narasumber Akhmad Arif Fahmi, Program Manager Relung Indonesia, dengan Host, Prof. Damayanti Buchori dan Narator, Eka Setya Putra, keduanya dri CTSS IPB.
Tak perlu pusing tujuh keliling, bila mendengar atau membaca “governance” terkait budaya hijau. Cukup berpikir sederhana dan gunakan logika. Simak podcast kesembilan kami, istilah eco-innovation dan opening innovation akan membuat Anda turut berpikir sederhana.
Akhmad Arif Fahmi, Program Manager Relung Indonesia, narasumber podcast ke-9, mengungkapkan kebijakan dan struktur pemerintahan dalam tata kelola hijau akan mempengaruhi masyarakat untuk bergerak bersama. Kebijakan dan struktur yang seperti apa?
Host, Prof. Damayanti Buchori bersama Narator, Eka Setya Putra, akan mengulik soal tata kelola hijau. Akhmad Arif Fahmi juga akan menjelaskan perilaku tak hijau dalam pemerintahan hijau (green governance).
